Jurnaljatengdiynews.com. .. JAWA TENGAH, 21 Oktober 2026** — Institut Pengembangan Masyarakat (IPAMA) Jawa Tengah terus mematangkan program pengembangan dan rehabilitasi mangrove sebagai upaya menjaga ekosistem pesisir sekaligus membuka peluang ekonomi berkelanjutan.
Hal tersebut mengemuka dalam Meeting IPAMA Jateng #1 bertema *Progres dan Evaluasi IPAMA Jateng*, yang digelar secara daring pada Rabu malam, 21 Oktober 2026. Pertemuan dihadiri Ketua Dewan Direktur IPAMA Pusat, Guntoro Soewarno, serta **Prof. Sri Puryono, pakar lingkungan dari Universitas Diponegoro (Undip)**.
Kehadiran Prof. Sri Puryono memperkuat pembahasan mengenai pentingnya pendekatan ilmiah dalam rehabilitasi mangrove, mulai dari inventarisasi dan pemilihan jenis tanaman, kesesuaian lokasi, teknik penanaman, hingga pemantauan keberhasilan tumbuh.
Pertemuan tersebut membahas langkah strategis pengembangan mangrove, meliputi inventarisasi kawasan, pemenuhan perizinan, validasi data, serta peluang ekonomi karbon yang perlu dikembangkan secara bertanggung jawab.
*Inventarisasi dan validasi data mangrove*
Dalam diskusi, peserta menekankan pentingnya inventarisasi mangrove, baik yang berada di dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan. Data awal yang disampaikan dalam pertemuan mencatat lebih dari 1.300 batang mangrove, yang masih perlu dipastikan lokasi, jenis, kondisi, dan status pengelolaannya.
Inventarisasi menjadi langkah penting untuk mengetahui potensi kawasan, menentukan kebutuhan rehabilitasi, serta menyiapkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pembahasan juga mengarah pada koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. Salah satu pejabat dinas yang disebut dalam diskusi, Jadmiko, diharapkan dapat menjadi bagian dari komunikasi dan koordinasi program.
*Teknik penanaman dan pemilihan jenis mangrove*
Prof Sri mengingatkan bahwa tidak seluruh bibit mangrove yang ditanam akan bertahan hidup. Karena itu, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah bibit yang ditanam, tetapi juga dari tingkat kelangsungan hidup dan pertumbuhan mangrove.
Salah satu teknik yang dibahas adalah penggunaan bambu sebagai ajir atau penyangga bibit. Bambu dapat membantu menjaga bibit tetap tegak pada lokasi yang sesuai, terutama ketika menghadapi arus atau kondisi substrat yang kurang stabil.
Dalam pembahasan pemilihan jenis mangrove, Prof. Sri Puryono turut menjadi bagian dari diskusi mengenai pentingnya menyesuaikan tanaman dengan karakteristik lingkungan pesisir. Jenis api-api menjadi salah satu pilihan yang disampaikan untuk dipertimbangkan, dengan tetap memperhatikan kesesuaian ekologis lokasi.
*Perizinan dan tata kelola lingkungan*
IPAMA menempatkan aspek perizinan sebagai tahapan penting sebelum pelaksanaan kegiatan di lapangan. Pertemuan menyoroti perlunya audiensi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah serta penelusuran persyaratan perizinan yang relevan.
Data dan kegiatan mangrove juga perlu melalui proses validasi dan pencatatan dalam sistem lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini penting agar program memiliki dasar administrasi yang jelas, dapat dipantau, dan tidak menimbulkan persoalan terkait status kawasan.
Prof Sri Puryono menyinggung Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 mengenai penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon. Regulasi tersebut menjadi salah satu rujukan yang perlu dipelajari lebih lanjut untuk memahami peluang dan persyaratan pengembangan karbon mangrove.
*Mangrove: manfaat ekologis dan peluang ekonomi*
Mangrove memiliki fungsi ekologis penting, antara lain melindungi pesisir, menjadi habitat berbagai biota, serta menyimpan karbon. Ekosistem yang sehat juga dapat mendukung kehidupan kepiting dan biota lain yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat pesisir.
Dengan pengelolaan yang tepat, rehabilitasi mangrove berpotensi memberikan manfaat ganda: menjaga lingkungan sekaligus memperkuat mata pencaharian masyarakat.
Dalam diskusi, peluang perdagangan karbon turut dibahas. Menurut Guntoro, komunikasi dengan calon pembeli atau *buyer* dinilai berjalan baik. Meski demikian, pengembangan karbon perlu didukung data yang tervalidasi, kepastian penguasaan dan pengelolaan kawasan, serta pemenuhan ketentuan yang berlaku.
*Selaras dengan program Mageri Segoro*
Pengembangan mangrove juga dinilai sejalan dengan program Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, yakni Mageri Segoro, yang mendorong perlindungan dan penguatan kawasan pesisir.
Sinergi dengan pemerintah daerah diharapkan dapat memperluas dampak kegiatan, memperkuat koordinasi, dan memastikan rehabilitasi mangrove berjalan sesuai kebutuhan masyarakat serta daya dukung lingkungan.
*Langkah tindak lanjut*
Sebagai tindak lanjut pertemuan, IPAMA Jawa Tengah merencanakan korespondensi dan komunikasi dengan pihak terkait pada pekan berikutnya. Audiensi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu agenda awal untuk membahas perizinan, validasi data, serta arah pelaksanaan program.
Pertemuan ini menegaskan bahwa rehabilitasi mangrove bukan sekadar menanam pohon, melainkan membangun tata kelola yang melibatkan ilmu pengetahuan, kepatuhan hukum, perlindungan ekosistem, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
**Mangrove yang ditanam dengan tepat, dirawat dengan sungguh-sungguh, dan dikelola secara bertanggung jawab dapat menjadi investasi ekologis bagi pesisir dan generasi mendatang.** (Rochmad Taufiq)
